Menkeu Mencatat Puluhan Ribu BKPN, Encep: Sebagian Berkas dari Kasus BLBI

Jumat, 16 September 2022 - 17:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabarpers.com – Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 45.524 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) aktif saat ini sedang ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan total nilai outstanding mencapai Rp170,23 triliun.

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Encep Sudarwan menyatakan dari total nilai outstanding Rp170,23 triliun itu, sebagian besar berasal dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yaitu sekitar Rp110 triliun.

“Berkas ada 45.524. Nominal outstanding gross karena kita sudah melakukan penyisihan adalah Rp170,23 triliun di mana sebagian besar adalah piutang BLBI sekitar Rp110 triliun,” katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (16/9/22).

Maka, untuk memaksimalkan penagihan utang dan mengembalikan hak negara maka pemerintah melalui PUPN pada 31 Agustus 2022 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Dilansir laman Menkeu, dengan penerbitan PP 28 tersebut dikatakannya, maka pemerintah akan mampu membatasi ruang gerak debitur dan mempercepat sekaligus mengakselerasi pengurusan piutang negara.

“PP 28 Tahun 2022 hadir untuk memperkuat tugas dan wewenang PUPN dalam pengurusan piutang negara,” ujarnya.

Materi muatan dalam PP adalah mengatur upaya-upaya pembatasan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik kepada debitur.

BACA JUGA :  Terkait BLBI, Mahfud: Satgas BLBI Menduga Adanya Debitur/Obligor Alihkan Aset Selama Penagihan Berjalan

Debitur yang belum menyelesaikan utang akan dibatasi akses keuangannya hingga tidak boleh mendapatkan kredit atau pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan. Sementara debitur juga akan dibatasi layanan keimigrasian seperti penerbitan paspor dan visa maupun terhadap layanan bea cukai dan PNBP serta perolehan surat keterangan fiskal.

Debitur turut dilarang mengikuti lelang dan pengadaan serta mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahkan hingga pembatasan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun tindakan keperdataan/layanan publik lainnya. Pengaturan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi alat pemaksa bagi debitur agar melaksanakan kewajiban pembayaran piutang negara.

PP ini juga mengatur tentang kewajiban bagi kementerian/lembaga/badan/pemerintah daerah untuk memberikan dukungan baik berupa data atau informasi yang diminta PUPN termasuk untuk melakukan pembatasan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik. PUPN akan dapat membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak pasca terbitnya PP 28 ini.

BACA JUGA :  Gubernur Buat Alun-alun Mirip Istana Merdeka, Ini Daerahnya

PP 28 turut memuat beberapa materi penting seperti pemberian perlindungan hukum bagi pembeli lelang barang jaminan PUPN terutama jika masa berlaku sertifikat hak kepemilikan sudah habis. Penguatan tindakan pencegahan ke luar negeri bagi para debitur, penguatan upaya pengosongan agunan yang terjual lelang dengan bantuan aparat kepolisian. **

Komentar Anda

Berita Terkait

Perbedaan Password, PIN dan Kode OTP, Berikut Ini Penjelasannya!
Ingin Berkunjung ke Situs Sejarah Museum Lubang Buaya, Ini Daftar Harga Tiket
Tambang Ilegal Kian Menjamur, Sulit untuk Ditindak Karena Adanya Bekingan dari Pejabat, Ini Kata Mahfud
Tujuan Alokasi Dana Desa, Sosiologi UIN: Jangan Sekedar Dijadikan Pekerja Proyek Saja, Namun Bangun Juga SDM
Lakalantas, Bripka Alex Diperiksa Divisi Propam Usai Nabrak Pelajar di Lubuklinggau
Debat Capres: Isu Pesawat Jet Tempur Mirage 2000-5 Bekas Jadi Topik, Ini Alasan Tunda Pembeliannya!
Max Weber: Politik dan Konseptual Serta Perilaku Politik
Diklaim Waduk Terbesar di Asia, Ini Lokasinya Jika Anda Ingin Traveling With Young Wife
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:56 WIB

Realme 12+ 5G Resmi Rilis di Indonesia, Berikut Spesifikasi dan Harganya

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:52 WIB

WhatsApp Anda Diusili! Begini Cara yang Elegan Mesti Anda Lakukan

Rabu, 28 Februari 2024 - 02:14 WIB

Istilah IMB dan PBG, Berikut Perbedaan dan Fungsi, Syarat hingga Proses dalam Penertiban

Minggu, 25 Februari 2024 - 02:04 WIB

Mengenal Pangkat Tituler, Berikut Ini Beberapa Tokoh Penerima Pangkat Tituler

Minggu, 25 Februari 2024 - 01:35 WIB

KTP Hilang? Jangan Panik, Begini Cara dan Syarat Buat KTP Baru Secara Offline Atau Online

Jumat, 23 Februari 2024 - 01:47 WIB

Wilayah Terluas Hutan Mangrove di Indonesia, Berikut Jenis, Fungsi dan Manfaatnya

Selasa, 20 Februari 2024 - 02:11 WIB

Anda Mau Nikah! Pahami Dulu Tata Cara Mandi Wajib, Ini Niat dan Bacaannya

Selasa, 20 Februari 2024 - 02:07 WIB

Pengertian Warehouse Beserta Fungsi dan Manfaatnya

Berita Terbaru