Gugat Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon Inginkan Sistem Proporsional Tertutup

Selasa, 17 Januari 2023 - 15:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Photo: Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (tangkapan layar ss/kabarpers)

i

Keterangan Photo: Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (tangkapan layar ss/kabarpers)

Kabarpers.com – Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang terkait uji materiil Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yakni sistem pemilu proporsional terbuka.

Sementara itu, sidang gugatan ini untuk mendengarkan keterangan dari pihak DPR, Presiden serta pihak dari Komisi Pemilihan Umum.

Dalam agenda sidang ini, Ketua MK Anwar Usman mengatakan sidang digelar secara langsung atau tatap muka. Untuk hari ini sidang ditunda. Sebelumnya DPR meminta sidang secara langsung.

“MK dalam rapat permusyawaratan hakim telah mengabulkan permohonan DPR yakni sidang secara langsung/luring,” kata Ketua MK Anwar Usman, Selasa (17/1/23).

Selanjutnya, Anwar Usman menyatakan untuk sidang lanjutan akan digelar pada pukul 11.99 WIB yakni pada tanggal 24 Januari 2023.

BACA JUGA :  Golput Bagian dari Hak, Mahfud MD: Pilihlah Kejelekannya Sedikit, Karena Pemimpin Harus Ada

MK juga akan memberitahukan ke pihak lainnya, yakni Presiden, para pemohon dan KPU serta ada dari pihak terkait sebanyak 11 pemohon.

Sebelumnya, para penggugat yaitu dari kader NasDem, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto dan Nono Marijono serta kader PDIP, Demas Brian Wicaksono.

Gugatan ini berdasarkan gugatan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah tercatat dalam lembaran perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022.

BACA JUGA :  Pemilu Serentak 2024, KPU Resmi Menetapkan 17 Partai Politik dan 6 Partai Lokal Aceh

Dalam gugatannya, pihak terkait menggugat keinginan pemilihan umum yang memberlakukan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik saja.

Dalam pemilu sebelumnya mengunakan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu menggunakan proporsional tertutup yang sejatinya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Komentar Anda

Berita Terkait

Pers Sebagai Penjaga Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat, Ini Menurut Menteri Keuangan
Rakernas AMDAL, UKL-UPL 2023, Begini Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Perizinannya
Usai Tinjau Infrastruktur di IKN, Presiden Juga Ajak Pegiat Seni Santap Durian
Judi Online: Kementerian Kominfo Terus Upayakan Take Down Situs Perjudian
HUT RI ke-78 Sangat Spesial, Ma’ruf Amin Optimis 2024 Nanti Diselenggarakan di IKN
Perang Terhadap Judi Online, Berikut Janji dan Kata Menteri Kominfo
Ini Kebiasaan Masyarakat Indonesia pada HUT RI, Silahkan di Klik Ya!
Soroti Anggaran Pilkada, KPU: Pembiayaan Ini Sepenuhnya Ditanggung oleh Pemda

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:56 WIB

Realme 12+ 5G Resmi Rilis di Indonesia, Berikut Spesifikasi dan Harganya

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:52 WIB

WhatsApp Anda Diusili! Begini Cara yang Elegan Mesti Anda Lakukan

Rabu, 28 Februari 2024 - 02:14 WIB

Istilah IMB dan PBG, Berikut Perbedaan dan Fungsi, Syarat hingga Proses dalam Penertiban

Minggu, 25 Februari 2024 - 02:04 WIB

Mengenal Pangkat Tituler, Berikut Ini Beberapa Tokoh Penerima Pangkat Tituler

Minggu, 25 Februari 2024 - 01:35 WIB

KTP Hilang? Jangan Panik, Begini Cara dan Syarat Buat KTP Baru Secara Offline Atau Online

Jumat, 23 Februari 2024 - 01:47 WIB

Wilayah Terluas Hutan Mangrove di Indonesia, Berikut Jenis, Fungsi dan Manfaatnya

Selasa, 20 Februari 2024 - 02:11 WIB

Anda Mau Nikah! Pahami Dulu Tata Cara Mandi Wajib, Ini Niat dan Bacaannya

Selasa, 20 Februari 2024 - 02:07 WIB

Pengertian Warehouse Beserta Fungsi dan Manfaatnya

Berita Terbaru