Hukum Perlindungan Ketenagakerjaan dari Aturan Bersifat Private dan Publik

- Jurnalis

Kamis, 18 Januari 2024 - 03:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers

i

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers

KabarpersHukum Ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang dapat diklasifikasikan kedalam hal-hal yang berkaitan dengan pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja.

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.

Bersifat Privat dan Bersifat Publik

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Atas dasar itulah, maka hukum ketenagakerjaan bersifat private (perdata).

Dikatakan hukum privat, karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan penerima kerja), dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua individu.

Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut;

  • memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
  • mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan  tenaga  kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
  • memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
  • meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
BACA JUGA :  Mengenai Ribuan Karyawan Terkena PHK, Ini Respon Kementerian Ketenagakerjaan

Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Hubungan kerja terdiri dari dua macam yaitu hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur di Bab IX Pasal 50-66 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BACA JUGA :  Kenali End to End Process di Perusahaan Outsourcing dan Sistem Pengupahannya

Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja/buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait. Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja.

Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia,  hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Apabila pekerja merasa bahwa hak-haknya yang dilindungi dan diatur di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut merasa tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pengusaha maka hal tersebut akan dapat menyebabkan perselisihan-perselisihan tertentu antara pengusaha dan pekerja.

Namun, jika perselisihan itu terjadi, maka peraturan hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

BACA JUGA :  Cara Bayar Pajak Perusahaan, Berikut Ini Wajib Pajak yang Wajib Dibayarkan

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Lalu, setiap bentuk perselisihan tersebut memiliki cara atau prosedur tersendiri untuk menyelesaikannya baik itu melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Dalam Pasal 86 ayat 1 UU Nomor 13/2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, baik keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan sesuai harkat martabat dan unsur-unsur nilai keagamaan. (Sf)

Editor Safriz (Berbagai Sumber)

Komentar Anda

Berita Terkait

UMP 2024: DPR Tegaskan Wajib Prioritaskan Perlindungan Upah Buruh
Kode KBLI Outsourcing, Berikut Ini Kode Izin dan Manfaat Perusahaanya
Kewajiban Melaporkan Serta Terbitkan Formulir 1721 A1 dan 1721 A2, Ini Penjelasannya!
Pengusaha Tak Dibenarkan Merubah Status Karyawan dari PKWTT ke PKWT, Simak Aturannya!
Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama serta Kewajiban Terhadap Hak Pekerja
Kenali End to End Process di Perusahaan Outsourcing dan Sistem Pengupahannya
Ini Poin-poin Undang-undang Omnibus Law Terbaru
Perbedaan Proses Tahapan Produksi Pabrik Garment dan Pabrik Tekstil

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 02:47 WIB

Pengertian dan Tujuan Artikel, Berikut Ini Ciri-ciri serta Beberapa Contohnya!

Minggu, 14 April 2024 - 01:52 WIB

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Sabtu, 13 April 2024 - 00:46 WIB

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Jumat, 12 April 2024 - 10:48 WIB

Oportunis? Waspadai dan Kenali Ciri-ciri Karakternya, Simak Selengkapnya!

Jumat, 12 April 2024 - 10:39 WIB

Sejarah Awal Berdiri Kejaksaan, Berikut Ini Struktur Organisasi serta Fungsinya

Jumat, 12 April 2024 - 10:34 WIB

Pengertian Warehouse, Berikut Ini Fungsi dan Manfaat di Perusahaan

Jumat, 12 April 2024 - 01:26 WIB

Tujuan Dirikan Perusahaan, Berikut Ini Beberapa Tugas dari Struktur Jabatannya

Kamis, 11 April 2024 - 00:48 WIB

Kenali Koperasi Simpan Pinjam Indonesia, Ini Jenis dan Contohnya

Berita Terbaru

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers (Advertising)

Catatan Redaksi

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Minggu, 14 Apr 2024 - 01:52 WIB

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers

Catatan Redaksi

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Sabtu, 13 Apr 2024 - 00:46 WIB

Eksplorasi konten lain dari kabarpers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca