Jenis-jenis Hukum, Hans Kelsen: Hukum Adalah Suatu Sistem Tata Aturan Tentang Perilaku Manusia

- Jurnalis

Sabtu, 2 Maret 2024 - 01:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers

i

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers

Kabarpers Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran hukum umum, hukum agama dan hukum adat mempunyai Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia yang terdiri dari sistem hukum Eropa (sistem hukum). 

Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di Indonesia. Pengertian dari pada hukum tentunya tidaklah terbatas, pengertian hukum sangat luas.

Namun penulis hanya sedikit menuliskan pengertian hukum menurut Hans Kelsen, ia menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai gejala normatif, hukum sebagai gejala sosial. Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara korupsi itu sendiri secara umum adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat pemerintah atau pegawai wiraswasta demi keuntungan pribadi, keluarga, dan teman atau kelompoknya.

BACA JUGA :  Mantan Kapolda Sumbar Telah Ditahan Dirumah Tahanan di Polda Metro Jaya

Korupsi berasal dari kata latin corrumpere atau corruptus yang diambil dari kata hafila adalah penyimpangan dari kesucian, tindakan korupsi di katakan perbuatan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidak jujuran, atau kecurangan.

Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, tindak pidana korupsi, kejahatan berat yang diancam hukuman mati atau hal-hal buruk lainnya.

Bahasa Eropa kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi bahasa Inggris, corruption, Prancis, coruption, Belanda, korrupte. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.

Hukum perdata dan hukum pidana di Indonesia umumnya berbasis pada sistem hukum Eropa, khususnya hukum Belanda karena aspek sejarah Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda yang bernama Hindia-Belanda selama ratusan memberi pengaruh atas sistem peradilan di Indonesia.

BACA JUGA :  Telusuri Harta Kekayaan Kadinkes Reihana Mencurigai, KPK Terjun Langsung ke Lampung

Sementara itu, hukum agama, terutama Syariat Islam, juga diterapkan hingga taraf tertentu dalam hukum positif di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam.

Hukum syariat Islam di Indonesia umumnya hanya mengikat pada umat muslim dan lebih banyak mengatur aspek-aspek hukum perdata, seperti dalam bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan.

Selain itu, Indonesia juga menganut sistem hukum adat, hukum umum yang dimuat dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan bentuk hukum tertulis dari aturan-aturan masyarakat dan adat, budaya setempat yang ada di wilayah Indonesia.

Sejarah Singkat dan Jenis hukum

Pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda dahulu, terdapat beberapa lembaga peradilan yang berlaku bagi orang-orang atau golongan yang berbeda, yaitu pengadilan gubernemen, lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Hindia Belanda.

BACA JUGA :  Terkait Pelaporan Kasus Ujaran Kebencian, Rocky Gerung Kembali Dipanggil Bareskrim Polri

Peradilan swapraja (zelfbestuurrechtspraak), yaitu suatu peradilan yang diselenggarakan oleh sebuah kerajaan, diatur dalam suatu peraturan swapraja tahun 1938 (Zelffbestuursregelen 1938), 3) peradilan adat (inheemse rechtspraak) diatur dalam Staatsblaad 1932-80 yang dalam Pasal 1-nya menyebut tidak kurang dari 13 karesidenan yang ada peradilan adat.

Peradilan agama (godienstigerechtspraak) diatur dalam Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling diatur lebih lanjut dalam S. 1882-152, kemudian diubah dalam S. 1935-102 yang dalam Pasal 3a RO (reglement op de rechterlijke organisatie) disebut hakim-hakim perdamaian desa. (Ss)

Editor: Safriz (Berbagai Sumber)

Komentar Anda

Berita Terkait

Perbedaan KUHPerdata dan Pidana Secara Yuridis Formal Versi Han Kelsen
Sanksi dan Pidana Pelaku Perusahaan Pembuang/Dumping Limbah B3 Tanpa Izin
Dasar Hukum Penyelesaian Pertentangan/Konflik, Ini Asas Perlu Diketahui
Terkesan Kebal Hukum, Diduga Pengemasan Oli Merk Palsu Dijual Bebas di Sukabumi
Usai Sidang PHPU Pilpres, MK Mulai Rapat Permusyawaratan Hakim
Jaminan Sosial Pekerja Migran Tak Sesuai Kebutuhan Hukum, Ini Permenaker Terbitan Terbaru
Diduga Sudah Koordinasi ke Oknum Polisi, Pengedar Tramadol Seakan Tak Tersentuh oleh Hukum
Diduga Tak Dikasih Uang Pelicin, Pengedar Obat Type-G Tramadol Diproses Hukum

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 02:47 WIB

Pengertian dan Tujuan Artikel, Berikut Ini Ciri-ciri serta Beberapa Contohnya!

Minggu, 14 April 2024 - 01:52 WIB

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Sabtu, 13 April 2024 - 00:46 WIB

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Jumat, 12 April 2024 - 10:48 WIB

Oportunis? Waspadai dan Kenali Ciri-ciri Karakternya, Simak Selengkapnya!

Jumat, 12 April 2024 - 10:39 WIB

Sejarah Awal Berdiri Kejaksaan, Berikut Ini Struktur Organisasi serta Fungsinya

Jumat, 12 April 2024 - 10:34 WIB

Pengertian Warehouse, Berikut Ini Fungsi dan Manfaat di Perusahaan

Jumat, 12 April 2024 - 01:26 WIB

Tujuan Dirikan Perusahaan, Berikut Ini Beberapa Tugas dari Struktur Jabatannya

Kamis, 11 April 2024 - 00:48 WIB

Kenali Koperasi Simpan Pinjam Indonesia, Ini Jenis dan Contohnya

Berita Terbaru

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers (Advertising)

Catatan Redaksi

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Minggu, 14 Apr 2024 - 01:52 WIB

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers

Catatan Redaksi

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Sabtu, 13 Apr 2024 - 00:46 WIB

Eksplorasi konten lain dari kabarpers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca