Kejari Kabupaten Bogor Diduga Mandul dalam Penegakan Hukum, Ini Menurut Belson Sinaga

- Jurnalis

Selasa, 23 Januari 2024 - 16:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Belson Sinaga, selaku Ketua BAIN HAM RI DKI Jakarta (kabarpers/Baron)

i

Belson Sinaga, selaku Ketua BAIN HAM RI DKI Jakarta (kabarpers/Baron)

Kabarpers | Bogor – Tugas dan fungsi Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Sementara dibawah komando Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (Kajari), Kuncoro, terkesan “MANDUL” dalam menangani kasus dugaan korupsi penyelewengan pokok-pokok pikiran (Pokir) disejumlah pejabat anggota legislatif setempat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Belson Sinaga, selaku Ketua BAIN HAM RI DKI Jakarta (Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia), bahkan menurut dia, Kejari Kabupaten Bogor terkesan diam dan hanya menyaksikan kasus korupsi yang merajalela khususnya di daerah Kabupaten Bogor.

“Kejari Bogor minim produk hukum. Untuk itu, kami merekomendasikan dan meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung RI) agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dicopot,” tegas Belson Sinaga, S.H pada Selasa (23/01/2024).

Belson juga menyampaikan, jikalau memang kinerjanya tidak menghasilkan produk hukum dalam penetapannya, menurut Belson Kejari itu mandul (tidak ada produk hukum) khususnya korupsi di wilayah Kabupaten Bogor.

Sehingga dengan hal tersebut pihak BAIN HAM RI akan melayangkan surat tertulis kepada Kejaksaan Agung untuk segera mencopot jabatan Kajari, karena dinilai tidak memenuhi target penanganan kasus korupsi setiap tahunnya.

“Persoalan tersebut merupakan buntut dari lambatnya penanganan beberapa kasus, salah satunya kasus diduga adanya praktik kejahatan korupsi bagi-bagi kue didalam kekurangan volume, dan denda keterlambatan. Hal itu diungkap oleh Belson dengan adanya LHP BPK.TA.2020-2022

BACA JUGA :  Karhutla Kalsel Sebanyak 33 Titik Api hingga Berdampak pada Kesehatan Warga di Kota Banjarmasin

Belson menambahkan, mandulnya supremasi hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor patut dipertanyakan? Karena sepanjang tahun sebelumnya tak satupun kasus yang dituntaskan oleh Kejari Kabupaten Bogor.

“Ini terlihat jelas, saat dihadapkan dengan pejabat pemerintah yang korup, Kejari seolah-olah tidak memiliki taring, Kejari tutup mata dan telinga, seolah-olah hal ini tidak pernah terjadi. Salah satu contoh dalam kasus PAD, dan lain-lain,” cecar Belson lagi.

Oleh karena itu, menurut Belson Sinaga, pihaknya sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, dimana terkesan diam dan tak mau bekerja.

BACA JUGA :  Mafia Tanah, Polda Lampung Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka ke Kejari

“Yang jelas BAIN HAM RI RI DKI Jakarta menganggap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor takut kepada pejabat koruptor di Kabupaten Bogor atau mungkin Kejaksaan juga ikut masuk angin,” cetusnya.

Padahal, kata dia, sebagai lembaga penegak hukum yang tahu tentang undang-undang, harus tegas mengambil setiap keputusan, karena korupsi sangat merugikan keuangan negara dan juga efeknya ke masyarakat, semestinya harus ditindak dan diberantas.

“Seseorang yang melakukan tindak kejahatan korupsi yang merugikan negara harus diproses secara hukum yang berlaku, bukan diaminkan dan diamanin,” pungkasnya. (Baron)

Editor: Safriz

Komentar Anda

Berita Terkait

Arus Mudik Idul Fitri, Pj. Gubernur Sumut Wujudkan Lebaran Aman dan Nyaman
Aksi Positif dan Mulia Pemuda Kp Cibata Ngecat Masjid, Ini Apresiasi H. Sukarman
Jelang Idul Fitri, Aktivitas Angkutan Batubara di Jalan Nasional Jambi Dihentikan
Kebakaran Hanguskan Gudang Amunisi Yon Armed, Simak Penjelasan dari Kadispen TNI AD
Jalin Sinergitas Antara Kapolres dengan MUI Sukabumi, Berikut Ini Apresiasi dari H. Sukarman
Korban Ditembak KKB Dimakamkan di TMP Waena, Ini Ucapan Duka Kabidhumas Polda Papua
Ramp Check Kendaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri, Dishub Kota Bogor Tak Gelar Mudik Gratis
Operasi Kejahatan Jalanan, Polres Jakut Sosialisasi Dampak Negatif Pemakaian Petasan dan Tawuran

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 02:47 WIB

Pengertian dan Tujuan Artikel, Berikut Ini Ciri-ciri serta Beberapa Contohnya!

Minggu, 14 April 2024 - 01:52 WIB

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Sabtu, 13 April 2024 - 00:46 WIB

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Jumat, 12 April 2024 - 10:48 WIB

Oportunis? Waspadai dan Kenali Ciri-ciri Karakternya, Simak Selengkapnya!

Jumat, 12 April 2024 - 10:39 WIB

Sejarah Awal Berdiri Kejaksaan, Berikut Ini Struktur Organisasi serta Fungsinya

Jumat, 12 April 2024 - 10:34 WIB

Pengertian Warehouse, Berikut Ini Fungsi dan Manfaat di Perusahaan

Jumat, 12 April 2024 - 01:26 WIB

Tujuan Dirikan Perusahaan, Berikut Ini Beberapa Tugas dari Struktur Jabatannya

Kamis, 11 April 2024 - 00:48 WIB

Kenali Koperasi Simpan Pinjam Indonesia, Ini Jenis dan Contohnya

Berita Terbaru

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers (Advertising)

Catatan Redaksi

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Minggu, 14 Apr 2024 - 01:52 WIB

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers

Catatan Redaksi

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Sabtu, 13 Apr 2024 - 00:46 WIB

Eksplorasi konten lain dari kabarpers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca