Laporkan! Jika Suami Ataupun Istri Ketahuan Selingkuh, Ini Sanksi Pidananya

- Jurnalis

Minggu, 7 Januari 2024 - 03:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Ilustrasi Redaksi

i

Gambar Ilustrasi Redaksi

Kabarpers – Perselingkuhan perzinahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP).

Selingkuh atau serong adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, atau istri.

Selain itu, selingkuh juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap komitmen dan kepercayaan antara pasangan. Sementara itu, zina merujuk pada hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang bukan merupakan pasangan suami istri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pelaku perselingkuhan, merujuk pada ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, pelakunya diancam pidana penjara paling lama sembilan (9) bulan. Hal ini berlaku untuk suami/istri maupun perempuan/laki-laki yang menjadi selingkuhannya tersebut.

BACA JUGA :  Diduga Buang Bayi, Pelaku Berhasil Diringkus Tim Reskrim Polsek Ciracas

Perzinahan dalam KUHP diatur dalam pasal Pasal 411, yang berbunyi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun.

Dimana pada pasal tersebut yang berbunyi yakni pelaku dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun, laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya, dan perempuan yang bersuami berbuat zina.

Maka, perbuatan perzinahan adalah merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang mempunyai hak untuk mengadukan hal tersebut (vide Pasal 284 ayat 2 KUHP).

Selanjutnya, pengaduan pun oleh hukum dibatasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut diketahui atau dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, jika pengadu berada diluar negeri (vide Pasal 74 ayat 1 KUHP).

BACA JUGA :  Usai Sebar Data-data Pemerintah Indonesia, Akun Hacker Bjorka di Suspen

Kemudian, pengaduan terhadap kasus perselingkuhan perzinahan dapat dilakukan pencabutan, selama persidangan perkara tersebut belum dimulai (vide Pasal 284 ayat 4 KUHP).

Hal ini berbeda dengan delik aduan lainnya yang mana hanya boleh dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak ia memasukan pengaduannya tersebut ke pihak kepolisian (Pasal 75 KUHP).

Khusus kasus perselingkuhan dan perzinahan, akan diproses oleh pihak kepolisian, jika ada bukti yang cukup bahwa telah terjadi perselingkuhan tersebut. Dan saat itu juga harus disertai dengan adanya gugatan perceraian dari pihak suami atau isteri yang dirugikan tersebut (vide Pasal 284 ayat 5 KUHP).

Selanjutnya, tanpa adanya gugatan cerai, maka kasus perzinahan tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan, walaupun peristiwa perzinahan tersebut bisa dibuktikan benar-benar terjadi.

BACA JUGA :  Sanksi Pidana Pelaku Pungli, Berikut Ini Bentuk-bentuk Pungli di Sekolahan

Untuk kasus perzinahan Pasal 284 KUHP juga merupakan delik aduan absolut yang berarti hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari suami atau isteri yang dirugikan atas perbuatan perzinahan tersebut.

Alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Oleh sebab itu, ketika tanpa adanya pengaduan dari korban, maka pihak polisi tidak bisa melakukan proses pidana atas perbuatan perzinahan tersebut. (Sf)

Editor : Safriz (Berbagai Sumber)

Komentar Anda

Berita Terkait

Hukum Adalah Suatu Sistem Tata Aturan Perilaku Manusia, Ini Kata Ahli Hukum
Perbedaan KUHPerdata dan Pidana Secara Yuridis Formal Versi Han Kelsen
Sanksi dan Pidana Pelaku Perusahaan Pembuang/Dumping Limbah B3 Tanpa Izin
Dasar Hukum Penyelesaian Pertentangan/Konflik, Ini Asas Perlu Diketahui
Terkesan Kebal Hukum, Diduga Pengemasan Oli Merk Palsu Dijual Bebas di Sukabumi
Usai Sidang PHPU Pilpres, MK Mulai Rapat Permusyawaratan Hakim
Jaminan Sosial Pekerja Migran Tak Sesuai Kebutuhan Hukum, Ini Permenaker Terbitan Terbaru
Diduga Sudah Koordinasi ke Oknum Polisi, Pengedar Tramadol Seakan Tak Tersentuh oleh Hukum

Berita Terkait

Senin, 15 April 2024 - 00:19 WIB

Mengenal Ukuran Siklon Tropis atau Badai dengan Kekuatan Besar

Minggu, 14 April 2024 - 01:52 WIB

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Sabtu, 13 April 2024 - 00:46 WIB

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Sabtu, 13 April 2024 - 00:44 WIB

Konsep Politik Berdasarkan Pendapat dari Berbagai Ahli Politik Legendaris

Jumat, 12 April 2024 - 10:48 WIB

Oportunis? Waspadai dan Kenali Ciri-ciri Karakternya, Simak Selengkapnya!

Jumat, 12 April 2024 - 10:39 WIB

Sejarah Awal Berdiri Kejaksaan, Berikut Ini Struktur Organisasi serta Fungsinya

Jumat, 12 April 2024 - 10:34 WIB

Pengertian Warehouse, Berikut Ini Fungsi dan Manfaat di Perusahaan

Jumat, 12 April 2024 - 01:26 WIB

Tujuan Dirikan Perusahaan, Berikut Ini Beberapa Tugas dari Struktur Jabatannya

Berita Terbaru

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers (Siklon Tropis)

Catatan Redaksi

Mengenal Ukuran Siklon Tropis atau Badai dengan Kekuatan Besar

Senin, 15 Apr 2024 - 00:19 WIB

Eksplorasi konten lain dari kabarpers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca