Penghapusan Parliamentary Threshold 4 Persen Berlaku untuk Pemilu 2029, Ini Bunyi Putusannya

- Jurnalis

Jumat, 1 Maret 2024 - 23:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Kantor Mahkamah Konstitusi

i

Gambar Kantor Mahkamah Konstitusi

KabarpersKeputusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan bernomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Putusan yang menerima permohonan peninjauan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, Mahkamah Konstitusi mengembalikan pembuatan regulasi baru kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR. Hal ini belum berlaku pada saat ini, melainkan nanti pada 2029. Syaratnya, DPR harus membuat aturan baru dengan tidak lagi menggunakan ambang batas 4 persen.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini dinilai akan menimbulkan perubahan dalam sistem kepartaian, karena desain electoral threshold ini untuk menciptakan integrasi politik dan membatasi partai-partai masuk parlemen. Caranya dengan meningkatkan ambang batas parlemen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum dimana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya, penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu tahun 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

“Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya,” ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

BACA JUGA :  Setelah Ditetapkan Cawapres, Mahfud Baru Kali Ini Kunjungi Istana Negara

Ia menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

“Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang,” ucap Mahfud.

Selanjutnya ia juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu kata Mahfud MD sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, pada hari Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

BACA JUGA :  Pemilu 2024, Partai Politik yang Resmi Ikut Peserta Pemilu dan Persyaratan Menjadi Pemilih Pemilu

Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo telah mengabulkan pemohon untuk sebagian dan ia juga membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang dipantau secara daring di Jakarta pada hari Kamis 29 Februari 2024.

Kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Sehingga didalam perkara ini, Perludem menggugat frasa partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan:

a. bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;

BACA JUGA :  Coffee Morning, Perwira Humas Polda Riau Ajak Satukan Misi dalam Pemberitaan Positif pada Pemilu 2024

b. dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf (a) menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen apa yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Selanjutnya Mahkamah berpendapat, bahwa pada Pasal 414 Ayat (1) UU No 7/2017 dinilai bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Kendati begitu, ambang batas parlemen tersebut tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku di Pemilu DPR 2024.

Sehingga ambang batas parlemen menjadi konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. Dengan kata lain, MK menyebut ambang batas empat persen harus diubah sebelum Pemilu serentak tahun 2029.

Dikatakan Suhartoyo norma pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan. (Ard)

Editor: Safriz

Komentar Anda

Berita Terkait

Pemerintah Alokasikan Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil dan Motor Listrik
Ini Daftar Hari Libur Nasional dan Hari Cuti Bersama untuk Tahun 2024, Simak Selengkapnya!
Presiden Lantik AHY dan Hadi Tjahjanto, Berikut Ini Komentar dari Menteri ATR/BPN
Akhirnya Resmi Dinaikan Presiden, Segini Gaji ASN, TNI dan Polri Berlaku Mulai 2024
Guna Dukung Digitalisasi Birokrasi 2024, Kementerian PAN-RB Rencanakan Rekrut Calon ASN Sebanyak 2,3 Juta
Pemerintah Terbitkan Peraturan Penggunaan AI di Indonesia, Simak Kata Kemenkominfo
Berbagai Persepsi Permasalahan Para Pengungsi Rohingya yang Ada di Indonesia, Ini Menurut Presiden
Kembali Direvisi, DPR Bersama Kemenkominfo Sepakati Pengesahan Naskah RUU ITE

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 02:47 WIB

Pengertian dan Tujuan Artikel, Berikut Ini Ciri-ciri serta Beberapa Contohnya!

Minggu, 14 April 2024 - 01:52 WIB

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Sabtu, 13 April 2024 - 00:46 WIB

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Jumat, 12 April 2024 - 10:48 WIB

Oportunis? Waspadai dan Kenali Ciri-ciri Karakternya, Simak Selengkapnya!

Jumat, 12 April 2024 - 10:39 WIB

Sejarah Awal Berdiri Kejaksaan, Berikut Ini Struktur Organisasi serta Fungsinya

Jumat, 12 April 2024 - 10:34 WIB

Pengertian Warehouse, Berikut Ini Fungsi dan Manfaat di Perusahaan

Jumat, 12 April 2024 - 01:26 WIB

Tujuan Dirikan Perusahaan, Berikut Ini Beberapa Tugas dari Struktur Jabatannya

Kamis, 11 April 2024 - 00:48 WIB

Kenali Koperasi Simpan Pinjam Indonesia, Ini Jenis dan Contohnya

Berita Terbaru

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers (Advertising)

Catatan Redaksi

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Minggu, 14 Apr 2024 - 01:52 WIB

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers

Catatan Redaksi

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Sabtu, 13 Apr 2024 - 00:46 WIB

Eksplorasi konten lain dari kabarpers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca