Sanksi Jika Mengetahui Suatu Tindakan Kejahatan, Namun Tidak Melapor ke Polisi

- Jurnalis

Minggu, 24 Desember 2023 - 03:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Ilustrasi Redaksi (themis)

i

Gambar Ilustrasi Redaksi (themis)

KabarpersMengetahui tapi tidak melaporkan suatu kejahatan jika ada kasus seseorang yang dipanggil untuk dimintai kesediaannya menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Kemudian saksi tersebut sebelumnya mengetahui adanya suatu perkara pidana namun tidak terlibat dalamnya.

Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah saksi tersebut bisa terjerat ancaman hukuman. Jawabannya adalah sebagai berikut;

Saksi dan keterangan saksi menurut undang-undang. Berkaitan dengan saksi, hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Lebih jelas lagi dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya berkaitan dengan keterangan saksi, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu sebagai berikut;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu

Pada prinsipnya, menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang yang dipanggil oleh aparat penegak hukum, mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana.

BACA JUGA :  Sejak 2023, Polisi Berhasil Meringkus Sebanyak 37 Pelaku Penambangan Ilegal

Berkaitan mengenai setiap orang yang mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 165 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Jadi, dalam hal ini adalah kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi, jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan, walaupun dalam Pasal 165 KUHP tersebut hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan.

BACA JUGA :  Kasus Brigadir Joshua, Mahfud MD: Harapkan Kejaksaan Mesti Bekerja Profesional

Hal ini merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

Terkait tentang, apakah seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana dapat dikenakan hukuman jawabnya dapat dikenakan hukuman, jika orang tersebut tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai adanya tindak pidana yang ia ketahui.

Dasar hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 Nomor 73). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 12

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun secara tertulis.

BACA JUGA :  Gas Elpiji 3 Kg Susah Didapatkan, DPD SPI Siak Desak Disperindag Tertibkan Pangkalan

(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum, jiwa, atau hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik.

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.

(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

Komentar Anda

Berita Terkait

Hukum Adalah Suatu Sistem Tata Aturan Perilaku Manusia, Ini Kata Ahli Hukum
Perbedaan KUHPerdata dan Pidana Secara Yuridis Formal Versi Han Kelsen
Sanksi dan Pidana Pelaku Perusahaan Pembuang/Dumping Limbah B3 Tanpa Izin
Dasar Hukum Penyelesaian Pertentangan/Konflik, Ini Asas Perlu Diketahui
Terkesan Kebal Hukum, Diduga Pengemasan Oli Merk Palsu Dijual Bebas di Sukabumi
Usai Sidang PHPU Pilpres, MK Mulai Rapat Permusyawaratan Hakim
Jaminan Sosial Pekerja Migran Tak Sesuai Kebutuhan Hukum, Ini Permenaker Terbitan Terbaru
Diduga Sudah Koordinasi ke Oknum Polisi, Pengedar Tramadol Seakan Tak Tersentuh oleh Hukum

Berita Terkait

Senin, 15 April 2024 - 00:19 WIB

Mengenal Ukuran Siklon Tropis atau Badai dengan Kekuatan Besar

Minggu, 14 April 2024 - 01:52 WIB

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Sabtu, 13 April 2024 - 00:46 WIB

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Sabtu, 13 April 2024 - 00:44 WIB

Konsep Politik Berdasarkan Pendapat dari Berbagai Ahli Politik Legendaris

Jumat, 12 April 2024 - 10:48 WIB

Oportunis? Waspadai dan Kenali Ciri-ciri Karakternya, Simak Selengkapnya!

Jumat, 12 April 2024 - 10:39 WIB

Sejarah Awal Berdiri Kejaksaan, Berikut Ini Struktur Organisasi serta Fungsinya

Jumat, 12 April 2024 - 10:34 WIB

Pengertian Warehouse, Berikut Ini Fungsi dan Manfaat di Perusahaan

Jumat, 12 April 2024 - 01:26 WIB

Tujuan Dirikan Perusahaan, Berikut Ini Beberapa Tugas dari Struktur Jabatannya

Berita Terbaru

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers (Siklon Tropis)

Catatan Redaksi

Mengenal Ukuran Siklon Tropis atau Badai dengan Kekuatan Besar

Senin, 15 Apr 2024 - 00:19 WIB

Eksplorasi konten lain dari kabarpers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca