Usai KSP Ngundang, Kini ATR/BPN Bogor Juga Memanggil Para Pihak-pihak yang Bersengketa Lahan di Cijeruk

- Jurnalis

Jumat, 15 Desember 2023 - 17:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saat Mediasi oleh Kuasa Hukum Rd. Anggi Triana Ismail, S.H dalam Kasus Sengketa Lahan di Cijeruk, Bogor 15 Desember 2023 (kabarpers/BR)

i

Saat Mediasi oleh Kuasa Hukum Rd. Anggi Triana Ismail, S.H dalam Kasus Sengketa Lahan di Cijeruk, Bogor 15 Desember 2023 (kabarpers/BR)

Kabarpers | Bogor – Setelah diundang oleh Kantor Sekretariat Presiden (KSP), kini penggarap diundang kembali oleh instansi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor.

Hal tersebut dikarenakan adanya surat yang telah dilayangkan oleh kuasa hukum penggarap yakni perihal terkait permohonan perlindungan hukum dan permohonan penetapan tanah terlantar terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 6 Tahun 1997 atas nama PT Bahana Sukma Sejahtera (PT BSS).

Adapun pihak-pihak yang diundang oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor diantaranya kuasa hukum penggarap PT BSS dan Forkopimca Cijeruk. Kemudian yang tidak hadir didalam forum undangan tersebut hanya pihak Forkopimca Cijeruk, dengan alasan yang tidak dijelaskan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya pihak ATR/BPN dalam hal tersebut menyampaikan bahwa pihaknya berjanji akan mengundang kembali pihak Forkopimca Cijeruk, berikut agar pihak PT BSS mengaktualisasikan kembali segala aktifitas, serta niatan baik pembangunan perihal desa wisatanya yang diduga dapat memancing kerusuhan atau konflik sosial.

BACA JUGA :  KSP Mendengar, Moeldoko: KSP Siap Mendengarkan Aspirasi dari Masyarakat

Tidak kalah penting, pihak ATR/BPN akan segera menindaklanjuti permohonan dari kuasa hukum penggarap yakni penetapan tanah terlantar, dikarenakan perlu adanya keterlibatan pihak pusat.

“Dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dengan pertimbangan luasan tanahnya diatas kewenangan ATR/BPN Kabupaten Bogor,” tutur Kasi Penataan dan Pemberdayaan ATR/BPN Kabupaten Bogor, Taufik dalam keterangannya, 15 Desember 2023.

Sementara itu dari pihak PT BSS menyampaikan, bahwa pihaknya adalah pemegang SHGB Nomor 6 Tahun 1997. Dan sekarang sedang fokus penataan dilapangan guna merealisasikan pembangunan desa wisata.

“Saat ini izin-izin pun sedang diproses, disamping itu pun kami telah melakukan langkah-langkah persuasif kepada penggarap asli disitu, agar dapat berpindah dan tidak melakukan aktifitas diatas lahan milik kami,” ujar Direktur PT BSS.

BACA JUGA :  Diduga Bunuh Diri, AKBP Buddy Meninggal Dunia di Rel Kereta Api Secara Mengenaskan

Sementara kuasa hukum penggarap dari Kantor Hukum Sembilan Bintang Adv. Rd. Anggi Triana Ismail, S.H juga memandang bahwa pertemuan hari ini belum maksimal.

Pertama, pihak yang diundang tidak hadir semua sehingga berdampak timpang dan kurang sempurnanya forum dimaksud. Kedua, pihak ATR/BPN kurang tegas dan serius terhadap persoalan ini, walaupun ATR/BPN hanya fasilitator didalam pertemuan hari ini.

Lanjutnya, paling tidak pihak dari ATR/BPN menjawab keluhan penggarap perihal keberadaan aktifitas perusahaan yang saat ini betul-betul mengganggu, dan tidak dapat memastikan apa upaya lanjutan yang konkret dari permohonan.

“Kami layangkan menyoal penetapan tanah terlantar terhadap SHGB No 6 Tahun 1997 berdasarkan perintah UU No 5 Tahun 1960 jo. UU Omnibuslaw jo. PP No 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Tanah Terlantar,” jelas Rd. Anggi Triana Ismail, S.H.

BACA JUGA :  Depok City Government Exceeds Target Related to PBB-P2 and also BPHTB for 2022

Ketiga, lanjutnya bahkan pihak PT BSS sudah membuka gerbang komunikasi kepada pihaknya dimulai hari ini walaupun telat. Padahal sudah melakukan komunikasi tersebut sudah dilakukan awal-awalnya.

“Kami ditunjuk oleh para penggarap sebagai kuasa hukum, namun pihak PT BSS menutup diri. Tapi ya sudah lah. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal yang baik didalam penuntasan penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi oleh penggarap,” katanya.

Rd. Anggi berharap dilakukan undangan ulang kepada pihak Muspika, agar datang dan menjelaskan sejelas-jelasnya atas adanya kekisruhan yang terjadi baik dari segi fakta, data maupun hukum. Karena hal ini sangat penting, tanpa ada penjelasan kondisi, bisa hampa dari sebuah kepastian hukum. (BR)

Editor : Safriz

Komentar Anda

Berita Terkait

Arus Mudik Idul Fitri, Pj. Gubernur Sumut Wujudkan Lebaran Aman dan Nyaman
Aksi Positif dan Mulia Pemuda Kp Cibata Ngecat Masjid, Ini Apresiasi H. Sukarman
Jelang Idul Fitri, Aktivitas Angkutan Batubara di Jalan Nasional Jambi Dihentikan
Kebakaran Hanguskan Gudang Amunisi Yon Armed, Simak Penjelasan dari Kadispen TNI AD
Jalin Sinergitas Antara Kapolres dengan MUI Sukabumi, Berikut Ini Apresiasi dari H. Sukarman
Korban Ditembak KKB Dimakamkan di TMP Waena, Ini Ucapan Duka Kabidhumas Polda Papua
Ramp Check Kendaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri, Dishub Kota Bogor Tak Gelar Mudik Gratis
Operasi Kejahatan Jalanan, Polres Jakut Sosialisasi Dampak Negatif Pemakaian Petasan dan Tawuran

Berita Terkait

Minggu, 14 April 2024 - 02:47 WIB

Pengertian dan Tujuan Artikel, Berikut Ini Ciri-ciri serta Beberapa Contohnya!

Minggu, 14 April 2024 - 01:52 WIB

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Sabtu, 13 April 2024 - 00:46 WIB

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Jumat, 12 April 2024 - 10:48 WIB

Oportunis? Waspadai dan Kenali Ciri-ciri Karakternya, Simak Selengkapnya!

Jumat, 12 April 2024 - 10:39 WIB

Sejarah Awal Berdiri Kejaksaan, Berikut Ini Struktur Organisasi serta Fungsinya

Jumat, 12 April 2024 - 10:34 WIB

Pengertian Warehouse, Berikut Ini Fungsi dan Manfaat di Perusahaan

Jumat, 12 April 2024 - 01:26 WIB

Tujuan Dirikan Perusahaan, Berikut Ini Beberapa Tugas dari Struktur Jabatannya

Kamis, 11 April 2024 - 00:48 WIB

Kenali Koperasi Simpan Pinjam Indonesia, Ini Jenis dan Contohnya

Berita Terbaru

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers (Advertising)

Catatan Redaksi

Mengenal Advertising dari Aspek Bahasa dan Berbagai Jenisnya

Minggu, 14 Apr 2024 - 01:52 WIB

Gambar Ilustrasi Redaksi kabarpers

Catatan Redaksi

Merubah SHGB ke SHM, Berikut Ini Peraturan ATR/BPN dan Cara Ngurusnya

Sabtu, 13 Apr 2024 - 00:46 WIB

Eksplorasi konten lain dari kabarpers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca